Refleksi Tragedi Perlintasan Kereta Api: Kelalaian yang Menimbulkan Kerugian Besar bagi Bangsa

Kecelakaan kereta api di Bekasi Timur jauh melampaui sekadar kejadian transportasi sehari-hari. Peristiwa tersebut menyoroti betapa keselamatan masyarakat masih sering dikalahkan oleh lambatnya perbaikan sistem secara keseluruhan. Sebuah taksi listrik Green SM dilaporkan mati mesin di perlintasan sebidang tak jauh dari kawasan Bulak Kapal, sehingga KRL Commuter Line Cikarang (5568A) terhenti di jalur tersebut. Tak berselang lama, KA. Argo Bromo Anggrek (4) rute Gambir–Surabaya Pasar Turi datang dari belakang dan menabrak rangkaian itu. Dari rangkaian kejadian ini, masyarakat menyadari satu pelajaran krusial: bencana sering kali muncul bukan dari satu kesalahan tunggal, melainkan dari akumulasi kelalaian yang dibiarkan berlarut-larut.

Tabrakan dahsyat itu mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan lokomotif dan sejumlah gerbong. Laporan awal menyebutkan puluhan korban jiwa, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka serius dan dirawat di rumah sakit di sekitar Bekasi serta Jakarta. Beberapa korban menderita patah tulang, cedera berat, trauma psikologis, serta memerlukan proses pemulihan yang panjang.

Sebagaimana dilaporkan Kompas, tragedi ini memunculkan pertanyaan mendalam terkait perlintasan sebidang, sistem persinyalan, dan kesiapan prosedur darurat. Bila salah satu lapisan pengaman berfungsi optimal, jumlah korban mungkin bisa diminimalkan. Akan tetapi, ketika berbagai celah muncul secara bersamaan, nyawa manusia pun menjadi taruhan utama.

Negara Harus Hadir Sebelum Tragedi Terjadi, Bukan Hanya Saat Berduka

Setiap kali kecelakaan besar menimpa, pola respons hampir selalu identik: pejabat datang ke lokasi, investigasi dilaksanakan, ucapan belasungkawa disampaikan, kemudian waktu berlalu begitu saja. Masyarakat pun kembali ke rutinitas harian sambil menanti musibah berikutnya. Pola berulang ini mesti dihentikan segera.

Negara perlu menunjukkan kehadirannya sebelum kecelakaan terjadi, bukan hanya setelah korban berjatuhan. Kehadiran tersebut direalisasikan melalui pengawasan ketat, modernisasi teknologi, penegakan regulasi yang disiplin, serta keberanian menutup titik rawan meskipun memerlukan investasi besar.

Di tengah kesedihan tersebut, publik juga dihadapkan pada kontroversi baru ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian, sementara gerbong laki-laki ditempatkan di depan atau belakang. Meskipun niat usulan itu mungkin bertujuan melindungi penumpang perempuan, tanggapan masyarakat mengungkap masalah yang lebih mendasar.

Banyak pihak menilai usulan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan. Yang diperlukan masyarakat bukan sekadar relokasi posisi gerbong, melainkan perbaikan menyeluruh pada sistem keselamatan, seperti sinyal yang dapat diandalkan, jalur yang steril, prosedur darurat yang responsif, dan pengawasan yang tegas. Sebab dalam kecelakaan transportasi, perlindungan nyawa tidak bisa bergantung hanya pada perubahan susunan gerbong.

Isu Ormas dan Pengelolaan Ruang Publik yang Terabaikan

Tragedi ini juga membuka kembali diskusi mengenai kawasan perlintasan yang sering dikuasai oleh kelompok informal. Di berbagai titik perlintasan liar atau berisiko tinggi, kerap muncul kelompok yang mengatur lalu lintas secara tidak resmi, memungut biaya dari pengguna jalan, dan seolah-olah mengendalikan ruang publik di sekitar.

Jika kondisi semacam itu memang terjadi di lokasi kejadian, hal ini mencerminkan kelemahan negara dalam mengelola ruang publik. Jalan raya, perlintasan rel, dan fasilitas umum semestinya berada di bawah pengaturan resmi, bukan dibiarkan bergantung pada kekuasaan kelompok tertentu. Ketika ruang publik tidak dikelola dengan tata kelola yang jelas, keselamatan masyarakat menjadi korban pertama.

Masalah ormas bukan hanya soal organisasi semata, melainkan pembiaran terhadap sistem informal yang menggantikan peran negara. Apabila negara absen, selalu ada pihak lain yang mengisi kekosongan tersebut.

Dampak Ekonomi yang Sering Terabaikan

Banyak orang hanya memandang kecelakaan dari perspektif korban jiwa dan kerusakan material. Padahal, dampak ekonominya jauh lebih meluas, diantaranya: 

Kerugian Infrastruktur dan Sarana

Kereta yang rusak, rel yang perlu diperbaiki, sistem sinyal yang terganggu, lokomotif yang harus direstorasi, serta fasilitas stasiun yang memerlukan pemulihan menuntut biaya besar. Perbaikan satu rangkaian kereta saja bisa menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Gangguan Produktivitas

Bekasi sebagai kawasan penyangga Jakarta dengan jutaan pekerja komuter mengalami dampak signifikan. Gangguan jalur kereta menyebabkan ribuan orang terlambat bekerja, aktivitas usaha tertunda, alur tenaga kerja terganggu, dan produktivitas secara keseluruhan menurun.

Beban Biaya Sosial

Korban luka memerlukan perawatan medis, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis. Keluarga korban jiwa kehilangan pencari nafkah, yang menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang.

Penurunan Kepercayaan Publik

Transportasi publik bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Jika penumpang enggan naik kereta karena rasa takut, mereka beralih ke kendaraan pribadi, sehingga kemacetan bertambah parah, konsumsi bahan bakar meningkat, dan biaya hidup perkotaan melonjak.

Biaya Hukum dan Investigasi

Penyelidikan oleh KNKT, kompensasi bagi korban, gugatan hukum, serta evaluasi operasional juga menyerap dana yang tidak sedikit.

Pelajaran Berharga bagi Indonesia

Negara-negara maju menyadari bahwa investasi pencegahan selalu lebih hemat daripada biaya pasca-bencana. Pembangunan flyover, underpass, pagar rel, sensor otomatis, serta sistem pengereman canggih memang memerlukan dana besar. Namun, biaya tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kehilangan nyawa dan kerugian ekonomi yang berulang.

Indonesia harus menjadikan perlintasan sebidang sebagai prioritas nasional, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek dan Jawa. Selain itu, percepatan penerapan sistem Automatic Train Protection (ATP), modernisasi sinyal digital, serta pemisahan jalur kereta komuter dan jarak jauh perlu didorong.

Tanggung Jawab Kolektif

Tragedi ini bukan tanggung jawab operator kereta atau pengemudi kendaraan saja. Ia melibatkan regulator, pemerintah daerah, perusahaan transportasi, aparat pengawas, hingga masyarakat sebagai pengguna jalan. Semua pihak memiliki andil.

Disiplin lalu lintas di perlintasan harus ditegakkan secara ketat. Perlintasan liar wajib ditutup. Kendaraan yang mogok di rel memerlukan prosedur tanggap darurat yang jelas dan cepat. Tidak boleh ada lagi area abu-abu yang dibiarkan.

Yang terutama, setiap kebijakan harus didasarkan pada perbaikan sistem secara substansial, bukan solusi simbolis yang mengabaikan akar masalah. Kecelakaan ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa keselamatan bukanlah pengeluaran tambahan, melainkan investasi prioritas. Kehebatan sebuah bangsa tidak diukur dari panjangnya rel atau kecepatan kereta, melainkan dari keseriusan negara dalam melindungi rakyat hingga tiba di tujuan dengan selamat.

Jika tragedi ini hanya menjadi berita sementara, maka kita sedang menumpuk duka untuk masa depan. Semoga diberikan ketabahan untuk keluarga korban kecelakaan. Disehatkan untuk korban yang terluka dan mengalami trauma, dan untuk negara semoga melebarkan matanya.

Pray for tragedi KA. Argo Bromo Anggrek (4) dan Commuterline Cikarang (5568A) di Stasiun Bekasi Timur

Penulis: Dias Alfa Rizky

Bangsa Yang Lelah, Tapi Belum Menyerah

 

Kalau kita coba duduk sebentar, melihat ke belakang, dan mengingat apa saja yang terjadi di negeri ini dalam setahun terakhir rasanya bukan sekadar kumpulan peristiwa. Ia seperti potongan-potongan cermin yang retak, memantulkan wajah Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Mulai dari kriminalisasi aktivis di Pati, di mana suara warga yang menuntut keadilan justru dibalas dengan pasal-pasal hukum. Lalu gelombang demonstrasi Agustus yang menunjukkan bahwa ruang publik masih menjadi tempat paling jujur bagi rakyat untuk bicara, meski sering kali dibalas dengan represi. Kita juga menyaksikan bagaimana kekerasan tidak hanya hadir di jalanan, tetapi juga merayap ke ruang-ruang yang seharusnya aman bahkan ke sekolah, seperti kasus kekerasan aparat terhadap pelajar SMP di Maluku.

Di sisi lain, ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat lahirnya nalar kritis dan etika, justru ikut tercoreng. Kasus kekerasan seksual berbasis digital di kampus ternama memperlihatkan bahwa intelektualitas tidak selalu berjalan beriringan dengan moralitas. Kita seperti diingatkan bahwa gelar dan kecerdasan tidak otomatis melahirkan empati. 

Belum lagi isu penyiraman air keras terhadap aktivis seperti Andrie Yunus yang kembali membuka luka lama tentang bagaimana suara kritis sering dibayar mahal dengan rasa takut, bahkan dengan tubuh sendiri.

Di waktu yang sama, kita juga dihadapkan pada persoalan yang lebih “sunyi” tapi dampaknya panjang: krisis ekologis dan sosial yang terus membesar, ketimpangan yang tak kunjung selesai, serta kebijakan-kebijakan yang sering kali terasa jauh dari kehidupan masyarakat kecil. Program-program yang katanya pro-rakyat, seperti MBG, pun tidak lepas dari perdebatan: apakah ini solusi nyata, atau sekadar tambalan dari masalah yang lebih dalam?

Lalu ada juga isu feodalisme di pesantren, yang menunjukkan bahwa relasi kuasa bisa tumbuh di mana saja, bahkan di ruang yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral dan keadilan. Dan kini, kita dihadapkan lagi pada fenomena yang mungkin terlihat “sepele”, tapi sebenarnya serius: siswa yang tidak lagi menghargai gurunya. Ini bukan sekadar soal etika individu, tapi tanda bahwa ada yang bergeser dalam cara kita memandang nilai, pendidikan, dan rasa hormat.

Jika semua ini kita rangkai, pertanyaannya bukan lagi “apa yang terjadi?”, tapi “apa yang sebenarnya sedang kita alami sebagai bangsa?”  

Jawabannya mungkin tidak sederhana, tapi ada satu benang merah: kita sedang mengalami krisis bukan hanya krisis hukum, bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis kepercayaan dan krisis nilai.

Negara, dalam banyak kasus, terlihat lebih cepat merespons dengan kekuasaan daripada dengan dialog. Hukum kadang terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sementara di level masyarakat, kita juga tidak sepenuhnya bisa lepas dari tanggung jawab. Budaya permisif terhadap kekerasan, rendahnya empati, hingga mudahnya kita menghakimi tanpa memahami, semua itu ikut memperkeruh keadaan.

Kita sering terlalu sibuk menunjuk pemerintah salah, aparat salah, mahasiswa salah, generasi muda salah tapi jarang bertanya: “di posisi saya sebagai warga negara, apa yang sudah saya lakukan?”. 

Refleksi ini penting, karena bangsa tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh warganya. Demokrasi tidak hanya hidup di gedung parlemen, tetapi juga di cara kita berbicara, berdiskusi, dan memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Mungkin kita perlu jujur mengakui: kita semua, dalam kadar tertentu, ikut menjadi bagian dari masalah. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, ketika kita menormalisasi kekerasan sebagai “hal biasa”, ketika kita lebih memilih nyaman daripada peduli di situlah perlahan kita kehilangan arah sebagai bangsa.

Tapi di sisi lain, semua ini juga bisa menjadi harapan.

DI TITIK INILAH, AJAKAN ITU MENJADI PENTING !!!.

Wahai jiwa yang terluka tapi belum menyerah, kita tidak bisa lagi berdiri di pinggir, menonton negeri ini berjalan tanpa arah sambil berharap semuanya akan baik-baik saja. Terlalu banyak luka yang sudah kita lihat, terlalu banyak ketidakadilan yang kita dengar, dan terlalu sering kita memilih diam seolah itu bukan urusan kita. Padahal, setiap diam kita adalah ruang bagi ketidakadilan untuk tumbuh. Setiap pembiaran adalah bentuk persetujuan yang tidak kita sadari. Maka hari ini, kita harus jujur pada diri sendiri: kita mau terus menjadi penonton, atau mulai menjadi bagian dari perubahan?

Perubahan tidak menunggu kita siap, tapi menunggu kita berani. Tidak harus dimulai dari hal besar, tapi dari keberanian kecil yang terus diulang, berani bersuara, berani peduli, berani berdiri di sisi yang benar meski sendirian. Dari ruang-ruang kecil, dari percakapan sederhana, dari solidaritas yang kita bangun pelan-pelan di situlah gerakan lahir. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebersamaan, karena satu suara bisa diabaikan, tapi ribuan suara akan mengguncang. Satu langkah mungkin terasa ringan, tapi jika kita berjalan bersama, ia akan menjadi arah baru bagi negeri ini.

Maka dari itu, wahai jiwa yang terluka tapi belum menyerah, mari kita ubah kegelisahan ini menjadi energi, kemarahan ini menjadi gerakan, dan harapan ini menjadi alasan untuk terus melangkah. Jangan tunggu momentum besar, karena momentum itu kita ciptakan sendiri. Jangan tunggu perubahan datang, karena perubahan itu kita yang hidupkan

Kita yang terluka tapi belum menyerah, saatnya kita bangkit, bersatu, dan bergerak.

Bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran.

Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian.

Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan negeri ini.

Dan sejarah akan mencatat, apakah kita menjawabnya atau memilih untuk tetap diam.

PENULIS: BAGUS DIKHA SABRILLANO

Rasionalisasi Agama Dalam Aspek Kehidupan

Pasca munculnya fenomena/peristiwa yang berkaitan dengan praktik dalam keagamaan, timbul beberapa pertanyaan masyarakat terhadap praktik praktik keagamaan tersebut terkait benarkah bahwa ajaran agama justru mengajarkan kepada sikap Feodalisme Mutlak kepada seseorang yang dihormati atas dasar keilmuannya? Atau apakah benar bahwa budaya yang diadopsi oleh agama dari budaya lokal benar mengajarkan Feodalisme tersebut? Dan benarkah bahwa doa doa kyai/ulama memiliki keistimewaan yang mengalahkan doa doa pribadi seorang Hamba biasa?

Secara pribadi, saya beranggapan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan atas dasar keagamaan perlu mengklarifikasi dan menjelaskan secara detail terkait budaya pesantren yang seolah olah santri harus tunduk dan secara mentah menerima berbagai doktrin untuk tunduk dan patuh kepada seorang Kyai dan Dzuriyyahnya (keturunan) bahkan, sampai seorang santri harus menunjukan adab/tata krama yang menunjukan penghormatannya pada sang Kyai dan Dzuriyyahnya, yang dimana praktik adab tersebut justru kini dinilai terlalu berlebihan bahkan dianggap sebagai bentuk feodalisme.

 Perlu kita ketahui bersama, mengutip dari beberapa sumber bahwasannya menghormati seseorang dengan berdiri, membungkuk, dan bersujud adalah suatu tindakan yang dilarang bahkan tidak disyari’atkan oleh Nabi Muhammad SAW, alasan dibalik hal tersebut karena bentuk penghormatan yang sedemikian hanyalah patut disembahkan kepada Allah swt semata, sehingga tidaklah pantas seorang Manusia menghormati Manusia lain dengan bentuk penghormatan hingga sedemikian.

 Bisa kita amati bersama bahwa dalam hal adat dan kebudayaan masyarakat setempat khususnya masyarakat jawa memiliki banyak tradisi beragam terutama terkait topik yang sedang kita bahas yakni tentang bentuk penghormatan terhadap seseorang, dalam budayanya Masyarakat Jawa terutama dalam lingkup keraton Jawa memiliki budaya budaya yang cukup unik dalam menghormati para pangeran dan raja rajanya. Saat idul fitri para abdi dalem/kawulo keraton (hamba hamba kerajaan) melakukan tradisi yang disebut Ngabekten. Ngabekten adalah salah satu tradisi yang dilakukan di wilayah Trah Mataram Islam, seperti Kasuhunan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tradisi ini dilakukan saat idul fitri tiba, dimana para Abdi dalem/kawulo keraton menghaturkan permohonan maaf atau sungkem bakti yang dimulai dengan lampah dhodhok (jalan berjongkok) untuk mendekati raja lalu dilanjut dengan ngaras jengku (mencium lutut) lalu dilanjutkan sembah karna (mengangkat tangan dengan sikap hatur sembah).

 Dalam praktiknya kita tau bahwa dalam menghormati seseorang yang berstatus sosial tinggi para abdi dalem/kawulo keraton sampai harus berjalan jongkok dalam menghormati rajanya, lantas apakah hal tersebut bisa dikatakan Feodalisme? Tentu saja kurang tepat apabila dikatakan feodalisme mengingat bahwa lingkungan keraton merupakan lingkungan adat dan kebudayaan, sedangkan lingkungan pesantren merupakan lingkunga keagamaan dan spiritual sehingga rasanya kurang pantas apabila pesantren yang merupakan lingkungan agamis justru melakukan beberapa budaya yang sudah jelas tidak disyari’atkan dalam ajaran agama islam.

Perlu kita pahami bersama bahwasannya dalam praktik mengadopsi budaya guna menghormati dan bersikap Tasamuh terhadap kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang ada, kita perlu bersikap selektif dalam memilah hal hal tersebut dan kita tidak bisa asal mengadopsi kebudayaan kebudayan tersebut yang dimana dikhawatirkan dapat mencidrai atau merusak Tatanan Syari’at dan Nilai Nilai Keislaman itu sendiri.

 Jadi, apa yang terjadi di beberapa pesantren justru dapat disebut sebagai bentuk Feodalisme dan penyimpangan terhadap ajaran ajaran syari’at islam, mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah mensyari’atkan tentang bagaimana cara kita menghormati orang lain dengan cara yang lebih sopan dan juga tidak terlalu berlebihan, bahkan sangat disayangkan apabila sampai mengatakan bahwasannya Kyai/ulama seolah memiliki kehendak yang lebih istimewa dibandingkan seorang hamba biasa.

 Dari pandangan saya, penting kiranya bagi kalangan pesantren, untuk mengedepankan logika berpikir (Rasional) dan memberi kebebasan para santri dalam praktiknya guna melahirkan kaum muslimin yang rasionalis bukan justru kaum muslimin yang konservatif.

 Pada beberapa pesantren, dalam praktik pendidikannya semuanya tampak memiliki struktur dan beberapa fungsi yang khas, seolah dalam kegiatan pendidikannya pesantren cenderung hanya bertugas untuk meneruskan tradisi, doktrin pendirinya, guru pertamanya kepada generasi berikutnya dan terus berlanjut secara berulang ulang, yang dimana tujuan mereka hanyalah terus berusaha menjaga tradisi, dan doktrin yang kemudian bagaimana caranya agak tak dilanggar. Pendidikan semacam ini tidak pernah mau menerima ide ide baru, bahkan andaikan seorang santri mampu berpikir secara Rasional mereka dibungkam bahkan tidak jarang mereka dicap sebagai Santri Su’ul Adab yang dimana apabila praktik ini terus dipertahankan maka hingga masa seterusnya hanya akan melahirkan Muslim yang Konservatif. 

 Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu membantu memajukan kualitas pendidikan bangsa hendaklah untuk memulai memberikan Ruang Kebebasan bagi para santri yang dimana secara tidak langsung mampu mendorong kemampuan nalar kritisnya (berpikir rasional) yang dimana hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bertambahnya kualitas intelektual dari kalangan Pesantren. 

 Seperti yang dianjurkan oleh Karl Popper dalam bukunya "Awal Mula Rasionalisme", rasionalisme dapat dicapai melalui proses pencarian kebenaran yang terus berlanjut dan sikap kritis yang terbuka. Oleh karena itu, pesantren dapat menerapkan metode pembelajaran yang mendorong santri untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mencari kebenaran melalui penelitian dan diskusi. Contoh sederhana yang bisa diterapkan pesantren:

- Memberikan kesempatan kepada santri untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang konstruktif

- Mendorong santri untuk mempertanyakan asumsi dan mencari bukti yang mendukung argumen mereka

- Memberikan akses kepada sumber daya yang beragam dan memadai untuk mendukung penelitian dan pembelajaran

- Menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mendorong kemandirian

Dengan demikian, pesantren dapat membantu meningkatkan kualitas intelektual santri dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

  "Ilmu Pengetahuan adalah proses yang tak pernah berakhir, dan setiap jawaban hanya akan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan baru." 

"Rasionalisme bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses yang terus berlanjut, dan setiap langkah menuju rasionalisme adalah sebuah kemenangan bagi kemanusiaan."

Semoga pesantren dapat terus maju dan menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang cerdas, kritis, serta muslimin muda yang rasionalis bukan konservatif.

PENULIS: BAGUS DIKHA SABRILLANO

22 April: Ketika Bumi Meminta Kembali Hak-nya

 

Pada tanggal 22 april diperingati secara Global sebagai Hari Bumi ( Earth Day), dimana hari ini diperingati sebagai titik balik kesadaran dan dukungan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Namun, realitas yang ada justru membuat miris terhadap apa yang sebenarnya terjadi di bumi kita, mulai dari ekploitasi Sumber Daya Alam tanpa perbaikan ulang, hingga pengerusakan alam yang menyebabkan krisis Ekologi-Sosial serta implikasinya tehadap kaum marginal dunia, terkhususnya di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan bersama sama membaca realitas yang ada, khususnya di Tanah Air Indonesia ini, dimana pembahasan ini akan menuju pada Topik Ketimpangan Ekologi-Sosial, Kapitalisme, Dampak Krisis Ekologi Terhadap Kaum Marginal di Indonesia.

Ketimpangan ekologi-sosial di Indonesia bukan sekadar gejala sampingan, melainkan fondasi yang menopang cara pembangunan dijalankan. Relasi antara manusia, alam, dan kekuasaan telah disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan distribusi manfaat dan risiko yang timpang. Dalam konfigurasi ini, kelompok elite ekonomi dan korporasi memperoleh keuntungan maksimal dari eksploitasi sumber daya, sementara masyarakat kecil terutama yang tinggal di wilayah rentan dipaksa menanggung beban ekologis yang kian berat. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga struktural, karena dilegitimasi oleh kebijakan dan praktik hukum yang bias kepentingan.

Dalam kerangka tersebut, kapitalisme memainkan peran sentral sebagai motor penggerak sekaligus justifikasi ideologis. Logika akumulasi kapital menuntut ekspansi tanpa henti, termasuk ke dalam ruang-ruang ekologis yang seharusnya dilindungi. Hutan, sungai, dan tanah tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup, melainkan sebagai aset ekonomi yang harus dioptimalkan. Di titik ini, kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga memproduksi ketimpangan ekologi-sosial secara sistematis. Alam dikomodifikasi, sementara masyarakat lokal direduksi menjadi tenaga kerja murah atau bahkan disingkirkan dari ruang hidupnya sendiri.

Konsekuensi paling nyata dari relasi ini adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas krisis ekologis. Banjir, longsor, dan kebakaran hutan tidak lagi bisa dibaca sebagai peristiwa alamiah, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan sistemik. Alih fungsi lahan yang masif, deforestasi, serta eksploitasi sumber daya tanpa kontrol telah merusak keseimbangan ekologis. Dalam konteks ini, krisis ekologi merupakan produk langsung dari model pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Namun, dampak dari krisis tersebut tidak terdistribusi secara merata. Kaum marginal menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus paling terdampak. Masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas pesisir seringkali kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka. Ketika hutan dibabat, mereka kehilangan sumber pangan dan identitas kultural; ketika sungai tercemar, mereka kehilangan akses terhadap air bersih; ketika bencana datang, mereka tidak memiliki kapasitas ekonomi maupun politik untuk melakukan pemulihan.

Di Kalimantan, misalnya, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat deforestasi telah memperparah risiko banjir yang secara langsung menghantam masyarakat lokal. Sementara itu, di Papua, peningkatan bencana ekologis berjalan beriringan dengan ekspansi industri yang menggerus ruang hidup masyarakat adat. Dalam kedua kasus tersebut, terlihat jelas bahwa krisis ekologi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan justru menjadi pihak yang paling menderita.

Lebih jauh lagi, marginalisasi ini diperparah oleh pengabaian terhadap pengetahuan lokal. Dalam banyak kebijakan pembangunan, kearifan lokal dianggap tidak relevan dibandingkan dengan pendekatan modern yang berbasis teknologi dan investasi. Padahal, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologis selama berabad-abad. Ketika pengetahuan ini disingkirkan, yang terjadi bukan hanya kehilangan alternatif solusi, tetapi juga penguatan dominasi kapitalisme yang semakin eksploitatif.

Pada akhirnya, krisis ekologi-sosial di Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral atau insidental, melainkan sebagai konsekuensi dari pilihan pembangunan yang secara sadar mengorbankan keseimbangan alam dan keadilan sosial. Ketimpangan yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari sistem yang memberi ruang luas bagi akumulasi kapital, sembari menyempitkan ruang hidup masyarakat marginal. Dalam kondisi seperti ini, setiap bencana ekologis sesungguhnya adalah cermin dari kegagalan kolektif baik negara, pasar, maupun masyarakat dalam menjaga relasi yang adil dengan alam.

Kapitalisme yang terus mendorong eksploitasi tanpa batas telah menunjukkan batas-batasnya sendiri. Ia tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan stratifikasi sosial yang semakin tajam. Ketika keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara kerugian ekologis disebarkan kepada banyak orang, maka yang terjadi bukan sekadar krisis lingkungan, melainkan krisis keadilan. Kaum marginal kembali menjadi korban berulang dari sistem yang tidak pernah benar-benar berpihak pada mereka.

Momentum Hari Bumi pada 22 April seharusnya menjadi lebih dari sekadar peringatan simbolik. Ia harus menjadi titik konfrontasi momen untuk mempertanyakan ulang arah pembangunan, menantang dominasi kapital, dan menegaskan bahwa keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Tanpa perubahan yang mendasar, segala komitmen lingkungan hanya akan berakhir sebagai retorika yang kehilangan makna di hadapan realitas kerusakan yang terus berlangsung.

Karena itu, jalan ke depan menuntut keberanian untuk melakukan koreksi struktural: memperkuat penegakan hukum lingkungan, menghentikan praktik eksploitasi yang destruktif, serta mengakui dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya. Lebih dari itu, dibutuhkan pergeseran cara pandang dari melihat alam sebagai objek ekonomi menjadi entitas yang memiliki nilai dan hak untuk dilindungi.

Jika tidak, maka Hari Bumi akan terus menjadi ironi tahunan: diperingati dengan kata-kata, tetapi diingkari dalam tindakan. Namun jika refleksi ini benar-benar diambil sebagai titik balik, maka 22 April dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar sebuah komitmen untuk tidak hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini paling terdampak. Sebab pada akhirnya, menjaga bumi bukan sekadar pilihan moral, melainkan keharusan historis yang akan menentukan arah masa depan Indonesia.

PENULIS: BAGUS DIKHA SABRILLANO

Hari Kartini: Antara Tekad Perjuangan dan Realitas Kesetaraan Gender

Mengapa Hari Kartini itu ada?

Raden Ajeng Kartini, lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, memiliki tekad yang kuat untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena pada saat Indonesia dijajah, perempuan kerap dipandang sebelah mata dan memiliki kedudukan yang sangat lemah. Budaya patriarki yang mengikat membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam menempuh pendidikan. Karena tugas perempuan hanyalah mengurusi kebutuhan rumah tangga dan melayani suami.

Masa kecil Kartini bisa dikatakan berbeda dengan pribumi lainnya yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena hanya keturunan Eropa dan keturunan bangsawan saja yang bisa bersekolah. Ayah Kartini merupakan seorang bangsawan Jawa di Hindia Belanda yang menjabat sebagai Bupati Jepara, sedangkan ibunya seorang perempuan yang berasal dari keluarga biasa. Sehingga, ia bisa bersekolah di Europesche Lagere School (ELS) atau setara dengan Sekolah Dasar (SD).

Kartini sangat memanfaatkan kesempatan emas itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hingga ketika ia menyelesaikan pendidikannya di ELS pada umur 12 tahun, ia harus merelakan mimpinya untuk bersekolah di Eropa. Karena sesuai adat yang berlaku pada saat itu, ia harus dipingit untuk persiapan pernikahannya yang membuat ia tidak boleh keluar rumah.

Selama masa pingitannya, Kartini tidak hanya berdiam diri saja di rumah. Ia mengambil kesempatan waktu tersebut untuk membaca buku dan mengirimkan surat kepada sahabat penanya di Eropa. Melalui surat ini, semua tekad dan keinginan Kartini tercurahkan untuk memperjuangkan perempuan di Bumiputera, Indonesia. Dari surat inilah, akhirnya kita mengenal buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang.

Sebagai wujud dari gagasan Kartini dalam menaikkan derajat perempuan di Indonesia, pada tahun 1912 didirikan sekolah khusus perempuan pribumi di sekitar Jepara dan Rembang hingga berkembang di beberapa bagian Pulau Jawa lainnya.

Namun, dalam realitas zaman sekarang, masih banyak warga Indonesia yang memiliki pola pikir bahwa tidak ada gunanya perempuan menempuh pendidikan setinggi mungkin. “Toh juga pada akhirnya jadi ibu rumah tangga yang bekerja di dapur.” Begitulah kira-kira ucapan kebanyakan dari mereka.

Perempuan hakikatnya memang akan menjadi ibu rumah tangga. Namun, ibu juga sebagai madrasatul ula bagi anaknya. Untuk itu, seyogianya perempuan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Jika ibu tidak memiliki ilmu yang cukup, lantas, apa yang akan diajarkan kepada anaknya kelak?

Perempuan juga sering dianggap tidak cukup tegas dalam memimpin dan mengelola suatu masalah, yang membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam bertindak. Karena perempuan sering dianggap memakai perasaan dibandingkan logika dalam mengambil keputusan.

Menurut laporan Gender Social Norms Index 2023, hampir 9 dari 10 laki-laki dan perempuan di dunia masih memiliki bias terhadap kepemimpinan perempuan, dengan 43% percaya laki-laki lebih mampu memimpin perusahaan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik, rasional, dan realistis.

Di sinilah muncul pertanyaan besar, apakah perjuangan RA Kartini untuk menaikkan derajat perempuan di Indonesia itu sia-sia?

Hari Kartini ini menjadi pengingat bagi seluruh perempuan di Indonesia bahwa perempuan dapat mengubah segalanya tanpa adanya halangan apa pun. Karena perjuangan Kartinilah, Soekarno menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini.

Sebagaimana ungkapan yang selalu dikenang dari Kartini,

“Habis Gelap, Terbitlah Terang…”

Kampus Harus Aman, Bukan Ruang Tumbuhnya Pelecehan Seksual

 

Maraknya dugaan kasus pelecehan seksual di berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa dunia pendidikan masih menghadapi persoalan serius mengenai keamanan dan perlindungan terhadap mahasiswa. Kampus yang seharusnya menjadi ruang belajar, pengembangan karakter, serta tempat lahirnya generasi intelektual justru masih diwarnai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Jika persoalan ini terus dianggap biasa, maka kampus sedang gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai ruang aman dan beradab.

Berbagai kasus yang muncul ke publik membuktikan bahwa pelecehan seksual di lingkungan kampus bukan isu tunggal, melainkan persoalan sistemik. Salah satu kasus yang banyak disorot adalah dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasarkan pemberitaan Tempo, kuasa hukum korban menyebut dugaan kekerasan seksual verbal dilakukan sejak lama dan jumlah korban disebut mencapai puluhan, terdiri dari mahasiswi dan dosen. Jika informasi ini benar, maka persoalan tersebut menunjukkan adanya pola perilaku yang berlangsung berulang dan tidak segera dihentikan. Situasi seperti ini menandakan lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di lingkungan akademik.

Kasus di Fakultas Hukum UI juga menjadi perhatian karena bentuk dugaan perbuatannya tidak hanya berkaitan dengan sentuhan fisik, tetapi juga kekerasan seksual verbal. Banyak masyarakat masih keliru memahami bahwa pelecehan seksual hanya terjadi ketika ada kontak fisik. Padahal komentar bernada seksual, candaan cabul, rayuan yang memaksa, pesan tidak pantas, hingga ucapan yang merendahkan tubuh seseorang merupakan bentuk pelecehan yang sama seriusnya. Kekerasan verbal dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam karena korban merasa dipermalukan dan tidak dihargai.

Selain itu, dugaan kasus di Universitas Negeri Jakarta menunjukkan bahwa ruang organisasi mahasiswa juga dapat menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa. Dalam beberapa kasus di kampus, pelaku kerap menggunakan posisi sebagai senior, pengurus organisasi, atau orang yang dianggap berpengaruh untuk menekan korban. Korban sering kali takut menolak karena khawatir dikucilkan, dipersulit dalam kegiatan organisasi, atau kehilangan kesempatan tertentu. Relasi kuasa seperti ini sangat berbahaya karena membuat korban berada dalam posisi tidak seimbang.

Kasus lain yang mencuat berasal dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Budi Luhur yang disebut melibatkan tenaga pendidik. Bila seorang dosen atau pihak kampus menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan yang melecehkan, maka dampaknya jauh lebih besar. Dosen memiliki posisi otoritatif terhadap mahasiswa, baik dalam penilaian akademik maupun keberlangsungan studi. Mahasiswa dapat merasa takut menolak karena khawatir nilai terganggu, reputasi rusak, atau masa depannya terancam. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga pendidik harus ditangani secara terbuka dan profesional.

Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sorotan publik muncul terkait dugaan perekaman tanpa izin. Tindakan semacam ini sering dianggap sepele, padahal sesungguhnya merupakan pelanggaran serius terhadap privasi seseorang. Mengambil gambar atau merekam korban tanpa persetujuan, terlebih dalam situasi pribadi, merupakan bentuk objektifikasi dan perendahan martabat manusia. Dalam era digital, tindakan seperti ini juga berisiko menyebar luas melalui media sosial dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Sementara itu, di Institut Teknologi Bandung, perhatian publik tertuju pada pertunjukan musik yang dinilai memuat unsur seksis dan merendahkan perempuan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan langsung, tetapi juga bisa lahir melalui budaya yang dinormalisasi. Candaan, lirik, atau pertunjukan yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek hiburan dapat memperkuat pola pikir diskriminatif. Ketika hal seperti ini dianggap biasa, maka lingkungan kampus perlahan membangun toleransi terhadap perilaku tidak sehat.

Dari sudut pandang hukum, setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan korban serta menindak pelaku. Dalam konteks pendidikan tinggi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan perguruan tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Artinya, ketika dugaan pelecehan seksual terjadi di kampus, persoalannya bukan sekadar masalah etika, tetapi juga persoalan hukum. Kampus tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan prihatin atau klarifikasi formal. Kampus wajib menyediakan sistem pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, perlindungan korban, investigasi yang objektif, serta sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.

Dari perspektif sosial, budaya menyalahkan korban masih menjadi hambatan terbesar. Korban sering dipertanyakan mengapa baru bicara sekarang, mengapa diam, mengapa berada di tempat tertentu, atau mengapa tidak melawan. Cara berpikir seperti ini sangat keliru. Fokus utama seharusnya diarahkan pada perilaku pelaku dan sistem yang gagal melindungi korban. Tidak ada pakaian, sikap, maupun aktivitas seseorang yang dapat dijadikan alasan pembenar pelecehan seksual.

Dari perspektif psikologis, dampak pelecehan seksual sangat nyata. Korban dapat mengalami trauma, gangguan kecemasan, sulit tidur, menurunnya konsentrasi belajar, hingga kehilangan kepercayaan diri. Banyak korban memilih diam bukan karena tidak terjadi apa-apa, melainkan karena takut tidak dipercaya, takut dipermalukan, atau takut menghadapi tekanan sosial.

Dari perspektif moral, perguruan tinggi berdiri atas nilai ilmu pengetahuan, integritas, dan penghormatan terhadap manusia. Jika kampus membiarkan pelecehan seksual, maka kampus sedang mengkhianati nilai yang diajarkannya sendiri. Tidak mungkin pendidikan berjalan sehat di ruang yang dipenuhi rasa takut.

Namun demikian, setiap dugaan kasus tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Semua tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme yang objektif dan adil. Akan tetapi, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam korban atau menunda penanganan laporan. Perlindungan korban dan hak pembelaan terlapor harus berjalan seimbang.

Kampus di Indonesia perlu melakukan pembenahan serius. Satuan tugas pencegahan kekerasan seksual harus aktif dan independen. Edukasi mengenai consent atau persetujuan harus diperluas. Organisasi mahasiswa harus diawasi agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan kuasa. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberikan standar etik yang tegas. Pimpinan kampus juga harus berani bertindak tanpa takut citra institusi menurun.

Nama baik kampus tidak dibangun dengan menutup-nutupi kasus, melainkan dengan keberanian menyelesaikan masalah secara jujur dan adil. Kampus yang tegas melindungi korban dan menindak pelaku justru akan lebih dihormati oleh masyarakat.

Pada akhirnya, segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kampus harus ditolak keras. Pendidikan seharusnya memuliakan manusia, bukan melukai manusia. Kampus harus menjadi tempat yang aman untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Jika rasa aman hilang, maka pendidikan kehilangan maknanya yang paling mendasar.

Pancasila: Asas atau Ideologi Yang Gagal?

Di era globalisasi, terdapat berbagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi informasi, perdagangan bebas, serta pertukaran budaya memberikan dampak signifikan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi tantangan yang cukup serius. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana Pancasila dapat direalisasikan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi yang kompleks ini.

Dalam kancah politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi, implementasi Pancasila sebagai suatu ideologi kerap dipandang tidak konsisten, bahkan cenderung kabur. Mengacu pada definisi ideologi menurut Manfred Steger, ideologi merupakan sistem gagasan yang koheren dan terpadu yang menjadi dasar bagi tindakan politik yang sistematis dan terorganisasi.

Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan pemerintah justru terkesan menjauh dari nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam kasus Wadas yang sempat menimbulkan konflik, termasuk tindakan represif dan dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat. Peristiwa semacam ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Sebagian masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi karena memahaminya sebagai pedoman hidup bangsa. Akan tetapi, jika ditelusuri secara historis, Pancasila dirumuskan melalui gagasan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Soepomo, dan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI untuk dijadikan dasar negara. Oleh karena itu, secara konseptual, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai dasar negara yang menopang struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pandangan yang menyamakan Pancasila dengan ideologi juga kerap dikaitkan dengan latar belakang pemikiran tokoh perumusnya. Namun, argumentasi semacam ini perlu dikaji secara lebih kritis dan objektif, agar tidak menimbulkan generalisasi yang kurang tepat. Penilaian terhadap Pancasila seharusnya didasarkan pada substansi nilai yang terkandung di dalamnya, bukan semata pada latar belakang individu tertentu.

Lebih lanjut, realitas sosial-politik menunjukkan bahwa masih sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Fenomena demonstrasi, seperti yang terjadi pada 10 Agustus 2025 di Pati, dapat dipandang sebagai indikator adanya ketegangan antara idealitas nilai Pancasila dan realitas implementasinya. Dalam kondisi ideal, apabila Pancasila benar-benar dijadikan sebagai landasan ideologis, maka kebijakan yang dihasilkan seharusnya mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Di sisi lain, dinamika pemerintahan di era globalisasi kerap dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dalam banyak kasus, Pancasila seolah hanya menjadi simbol formal yang tidak diinternalisasikan secara substantif dalam proses pengambilan kebijakan. Akibatnya, Pancasila terkesan hanya menjadi pelengkap struktural tanpa peran signifikan dalam praktik bernegara.

Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar yakni apakah Pancasila bagi bangsa Indonesia sekadar prinsip politik yang bersifat normatif, ataukah merupakan ruh yang menghidupi seluruh aspek kehidupan bernegara? Perdebatan mengenai posisi Pancasila sebagai ideologi atau falsafah hingga kini masih berlangsung, terutama karena belum optimalnya realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Secara konseptual, Soekarno sendiri pernah menyatakan bahwa Pancasila merupakan falsafah sekaligus dasar negara. Oleh karena itu, penyebutan Pancasila sebagai ideologi perlu dikaji kembali secara kritis, terutama jika implementasinya belum mencerminkan karakter ideologi yang sistematis dan konsisten dalam praktik politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebutan Pancasila sebagai ideologi masih menjadi perdebatan, khususnya jika dilihat dari praktik penyelenggaraan negara yang sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Dalam kondisi tersebut, Pancasila cenderung lebih tepat diposisikan sebagai falsafah dan dasar negara. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebelum menjadikannya sebagai ideologi dalam arti yang sesungguhnya.

PENULIS: MUHAMMAD FAVIAN FARRAS

Intelektualitas Tanpa Moralitas: Kekerasan Seksual di Ruang Akademik

 

Kasus dugaan kekerasan seksual berbasis digital di Fakultas Hukum Universitas indonesia bukan sekadar insiden moral mahasiswa yang “kebablasan dalam bercanda” ini adalah cermin retaknya wajah pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, yang selama ini dibanggakan sebagai ruang rasionalitas intelektualitas, tetapi kenyataannya pada kasus ini justru memelihara banalitas kekerasan dalam bentuk yang paling subtil: “Bahasa”

pada tanggal 11 april 2026 malam, akun x bernamana @sampahfhui mengunggah thread berisi tangkapan layar percakapan dari sebuah grup chat, isi obrolan tersebut berupa komentar vulgar terhadap perempuan serta penggunaan kata frasa seperti ”diam berarti consent” dan “asas perkosa” thread itu dengan cepat menjadi viral dan ditonton jutaan orang. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya isi percakapan tersebut melainkan pelaku yang terlibat didalamnya, diduga pelaku bukan hanya sebagai mahasiswa biasa tetapi mereka juga termasuk mahasiswa aktif dalam struktur organisasi kemahasiswaan, ketua angkatan, serta calon panitia kegiatan orientasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia  

Ironisnya, hal ini terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tameng terdepan dalam menjunjung nilai keadilan, martabat manusia, dan prinsip equality before the law. mahasiswa hukum seharusnya tidak memahami hukum sebagai teks normatif. tetapi juga menginternalisasikannya sebagai nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. ketika pemahaman itu berhenti pada tata teori, maka hukum kehilangan separuh jiwanya sebagai instrumen perlindungan manusia.

Di titik ini, kita perlu jujur bahwasannya masalah ini bukan pada “Oknum”. Narasi “Oknum” sering kali menjadi mekanisme defensif institusi untuk menghindari refleksi struktural. Padahal, jika budaya akademik benar benar sehat, maka bahasa yang merendahkan martabat manusia tidak akan menemukan ruang untuk tumbuh, bahkan dalam ruang privat sekalipun. Fakta bahwa percakapan tersebut berlangsung secara kolektif menunjukan adanya legitimasi sosial diantara para pelaku

Pihak kampus Universitas Indonesia melalui pernyataan resminya telah mengecam keras tindakan tersebut dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti melalui mekanisme Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Secara prosedural, langkah ini patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah mekanisme formal cukup untuk menyelesaikan problem yang bersifat kultural?

Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 4.178 kasus kekerasan berbasis gender online, naik 300% dalam lima tahun. Laporan SAFEnet 2025 menyebut 67% korban KBGO adalah perempuan berusia 18-25 tahun, dan 41% pelakunya berasal dari lingkaran terdekat, termasuk teman seangkatan. Artinya, kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini bukan anomali. Ia adalah data, ia adalah pola. Yang membedakan hanya satu hal: kali ini pelakunya calon Sarjana Hukum, dan buktinya digital. Platform seperti X memang tidak menciptakan seksisme, tetapi ia membongkarnya. Ruang privat yang selama ini jadi “File Space” untuk misogini kini kehilangan temboknya. Ironisnya, transparansi digital yang ditakuti pelaku justru jadi satu-satunya alasan kasus ini ditangani.

Kita harus berhenti menganggap bahwa kekerasan seksual hanya terjadi dalam bentuk fisik. Kasus ini menunjukkan bahwa bahasa adalah alat kekerasan yang efektif, ia membentuk cara pandang, membingkai relasi kuasa, dan pada akhirnya menormalisasi tindakan. Ketika tubuh perempuan direduksi menjadi objek lelucon, maka batas antara “candaan” dan “pelecehan” menjadi kabur. Dalam konteks ini, pelecehan verbal bukan sekadar gejala, tetapi fondasi dari kekerasan yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, penggunaan frasa yang mengaburkan konsep persetujuan (consent) dalam percakapan tersebut mencerminkan kegagalan mendasar dalam memahami relasi yang setara. Ini ironis, mengingat pelaku berasal dari lingkungan pendidikan hukum, disiplin yang seharusnya paling sensitif terhadap isu keadilan dan hak asasi manusia. Survei Litbang Kemendikbud 2023 justru menunjukkan hanya 28% mahasiswa hukum yang bisa menjelaskan konsep consent secara tepat. Kita mencetak ahli pasal, tapi buta etika.

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dimensi kuasa dalam kasus ini. Ketika pelaku berasal dari kelompok yang memiliki posisi strategis dalam organisasi kampus, maka ada potensi relasi hierarkis yang memperparah situasi. Korban berada dalam posisi rentan, tidak hanya secara personal tetapi juga struktural. Dalam situasi seperti ini, diam bukan berarti persetujuan; diam sering kali adalah bentuk keterpaksaan.

Respons organisasi mahasiswa yang mengecam tindakan tersebut patut diapresiasi. Namun, kecaman saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi budaya, dari budaya yang permisif terhadap seksisme menjadi budaya yang secara aktif menolak segala bentuk dehumanisasi. Ini bukan pekerjaan satu malam, tetapi juga tidak bisa ditunda.

Kasus ini seharusnya menjadi titik balik. Jika institusi pendidikan hukum gagal membentuk sensitivitas etis mahasiswanya, maka kita patut mempertanyakan fungsi pendidikan itu sendiri. Apakah ia hanya menghasilkan individu yang cakap secara teknis, tetapi miskin secara moral? Ataukah ia sekadar mereproduksi elit yang cerdas, namun tidak berempati?

Kita perlu bertanya: apakah ruang akademik benar-benar bebas dari kekerasan, atau justru menjadi tempat paling aman untuk menyembunyikannya di balik jargon intelektual? Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Ia bisa hadir dalam bentuk tawa, candaan, dan percakapan sehari-hari, yang justru lebih berbahaya karena dianggap normal.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga mencerminkan krisis maskulinitas di kalangan mahasiswa. Ketika identitas laki-laki dibangun di atas dominasi dan objektifikasi, maka kekerasan menjadi bagian dari performativitas sosial. Mengubah ini berarti mengubah cara kita mendefinisikan maskulinitas itu sendiri, dari yang berbasis kuasa menjadi yang berbasis empati.

Namun persoalan ini tidak boleh berhenti pada kecaman moral semata. Kita harus berani mendorong pertanggungjawaban yang nyata dan terukur. Sanksi administratif tanpa transformasi nilai hanya akan menghasilkan kepatuhan semu, bukan perubahan substantif. Kampus harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk merekonstruksi kurikulum etika, memperkuat literasi gender, dan memastikan bahwa ruang akademik benar-benar aman bagi semua. Tanpa transparansi proses Satgas PPKS, publik berhak curiga: apakah ini penegakan keadilan atau sekadar manajemen krisis?

Selain itu, ada kecenderungan berbahaya dalam masyarakat kita untuk merelatifkan kekerasan seksual dengan dalih “hanya candaan” atau “tidak ada korban langsung”. Logika ini harus ditolak mentah-mentah. Kekerasan tidak selalu menunggu korban fisik untuk menjadi nyata. Ia sudah terjadi sejak bahasa digunakan untuk merendahkan, mengontrol, dan mengobjektifikasi.

Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan terus direproduksi oleh generasi berikutnya, menciptakan siklus kekerasan yang semakin sulit diputus. Maka, sikap tegas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Diam dalam situasi seperti ini bukan netralitas, melainkan bentuk keberpihakan pada pelaku.

Pada akhirnya, kasus ini menguji bukan hanya integritas individu, tetapi juga kredibilitas institusi. Jika kampus gagal menunjukkan keberpihakan yang jelas pada korban dan nilai kemanusiaan, maka ia kehilangan legitimasi moralnya sebagai ruang pembentuk peradaban.

Dan mungkin, di situlah letak bahayanya: ketika kekerasan tidak lagi terlihat sebagai kekerasan, dan ketika intelektualitas justru menjadi tameng bagi ketidakpekaan. FH UI hari ini gagal di mata publik bukan karena ada chat mesum, tapi karena ia membuktikan bahwa gelar sarjana hukum tidak otomatis melahirkan kesadaran hukum.

PENULIS: DEPARTEMEN KAJIAN STRATEGIS

Di Persimpangan Yurisdiksi: Menegakkan Equality Before the Law

   

   Berbagai insiden kekerasan yang diduga melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam beberapa tahun belakangan ini kembali menimbulkan pertanyaan krusial: apakah sistem peradilan di Indonesia sungguh menjamin prinsip kesetaraan sebelum hukum? Masalah ini bukan terbatas pada kasus individu, melainkan mencerminkan kelemahan struktural berupa dualisme yurisdiksi antara pengadilan militer dan pengadilan umum. Secara normatif, pengaturannya telah diatur jelas dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4), serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 65 ayat (2). Ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa prajurit TNI berada di bawah yurisdiksi peradilan militer untuk pelanggaran disiplin militer, tetapi tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Aturan ini mencerminkan komitmen reformasi guna menempatkan militer dalam bingkai supremasi sipil dan negara hukum, sejalan dengan prinsip equality before the law serta ubi jus ibi remedium.

   Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut belum terealisasi secara optimal. Penyebab utamanya adalah Pasal 74 UU TNI yang bersifat sementara, yang mengharuskan revisi Undang-Undang Peradilan Militer sebelum penerapan peradilan umum bagi prajurit. Akibatnya, selama lebih dari dua dekade, norma maju tersebut terjebak dalam ketidakpastian hukum (legal limbo). Situasi ini menimbulkan kontradiksi serius dari sudut pandang asas hukum, terutama jika dilihat melalui prinsip lex posterior derogat legi priori dan lex superior derogat legi inferiori, di mana norma yang lebih baru dan lebih tinggi seharusnya menggantikan aturan lama seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ironisnya, kenyataan menunjukkan sebaliknya: norma lama masih mendominasi, sementara yang baru tertunda.

   Kondisi ini juga melanggar prinsip due process of law dan fair trial, yang menekankan perlunya peradilan independen, tidak memihak, dan transparan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, tidak ada pihak yang boleh kebal hukum, sementara Yusril Ihza Mahendra menyoroti urgensi konsistensi yurisdiksi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Adagium salus populi suprema lex esto pun menggarisbawahi bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi, sehingga sistem peradilan tidak boleh melindungi kepentingan institusi secara berlebihan.

    Dari perspektif praktik, pengadilan militer sering dianggap kurang terbuka, yang memunculkan isu akuntabilitas publik. Studi dari Universitas Gadjah Mada mengungkap bahwa dualisme yurisdiksi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan perbedaan putusan. Dalam pandangan hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum harus mengarah pada keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural.

       Oleh karena itu, tindakan nyata tak lagi bisa ditangguhkan. Pemerintah wajib segera merevisi UU TNI, terutama dengan menghapus atau mengklarifikasi Pasal 74 yang selama ini menghalangi penerapan peradilan umum bagi prajurit. Selain itu, pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi langkah konstitusional esensial untuk menguji kesesuaian norma tersebut dengan prinsip kesetaraan hukum dalam UUD 1945. Adagium fiat justitia ruat caelum menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa ragu, meski langit runtuh.

   Pada akhirnya, isu ini mencerminkan kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan reformasi hukum. Meskipun norma progresif telah ada lebih dari dua dekade, ketentuannya terhambat oleh aturan usang yang tak kunjung diperbarui. Dalam negara demokrasi, militer berada di bawah kendali sipil, sehingga tak boleh ada pengecualian dalam penegakan hukum pidana umum. Sudah waktunya negara memastikan bahwa seluruh warga, tanpa pengecualian, tunduk pada peradilan yang setara, karena hukum sejati bukan sekadar teks, melainkan keadilan yang nyata bagi rakyat.

Penulis: Dias Alfa Rizky

From Resources to Power: Masa Depan Indonesia dalam Global Energi Transition

 

    Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, isu energi tidak lagi sekadar berbicara tentang kebutuhan ekonomi, melainkan telah menjelma menjadi instrumen kekuasaan dan pengaruh geopolitik. Forum energi dunia seperti CERAWeek secara konsisten menunjukkan bahwa arah kebijakan energi global kini sangat ditentukan oleh interaksi antara negara, korporasi, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, transisi menuju energi bersih bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang siapa yang akan menguasai masa depan.

    Perubahan besar ini ditandai dengan pergeseran dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi terbarukan yang berbasis pada mineral kritis dan teknologi tinggi. Laporan International Energy Agency berjudul Critical Minerals in Clean Energy Transitions menegaskan bahwa permintaan terhadap mineral seperti nikel, tembaga, dan lithium akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade ke depan. Bahkan, berbagai laporan industri serta pemberitaan internasional seperti Financial Times dan Reuters menunjukkan bahwa lonjakan kebutuhan energi akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan ekspansi data center turut mempercepat permintaan tersebut, karena infrastruktur digital sangat bergantung pada pasokan listrik dan logam konduktor.

    Dalam lanskap ini, Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara dengan posisi strategis. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan potensi geothermal terbesar kedua secara global, Indonesia memiliki modal sumber daya yang sangat kuat. Laporan World Bank dalam Minerals for Climate Action bahkan menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam rantai pasok energi bersih global. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki peluang besar dalam pengembangan teknologi penyerapan karbon berbasis laut (ocean carbon capture), yang menurut penelitian Woods Hole Oceanographic Institution merupakan salah satu frontier baru dalam mitigasi perubahan iklim.

    Namun, di balik potensi tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Sejarah ekonomi global menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse, di mana negara yang kaya sumber daya justru terjebak dalam ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa mampu mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Banyak laporan global menunjukkan bahwa negara berkembang sering kali hanya menempati posisi sebagai pemasok, sementara nilai ekonomi terbesar dinikmati oleh negara yang menguasai teknologi dan industri hilir.

    Dalam konteks Indonesia, risiko ini sangat nyata. Meskipun kebijakan hilirisasi nikel telah mulai dijalankan dan mendapat sorotan global yang termasuk diberitakan oleh Reuters sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah, akan tetapi tantangan struktural masih tetap ada. Penguasaan teknologi, kapasitas industri, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu yang belum sepenuhnya optimal. Tanpa penguatan di sektor-sektor tersebut, Indonesia berpotensi hanya berpindah dari “eksportir bahan mentah” menjadi “eksportir setengah jadi”, tanpa benar-benar menguasai rantai nilai global.

    Lebih jauh, dinamika ini dapat dilihat secara konkret melalui empat sektor strategis yang saat ini menjadi perhatian global, yaitu geothermal, critical minerals, carbon capture berbasis laut, serta penguatan STEM melalui kerja sama teknologi.

    Pertama, dalam sektor geothermal, Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai sumber energi bersih yang stabil dan berkelanjutan. Namun, sebagaimana dicatat oleh International Renewable Energy Agency, pengembangan energi panas bumi masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya biaya eksplorasi, risiko investasi, serta ketidakpastian regulasi. Hal ini menyebabkan pemanfaatannya belum optimal, sehingga potensi besar tersebut belum sepenuhnya berkontribusi terhadap kemandirian energi nasional.

    Kedua, dalam konteks critical minerals, dunia saat ini tengah memasuki fase perebutan sumber daya baru. Permintaan terhadap tembaga, nikel, dan mineral lainnya meningkat pesat seiring dengan berkembangnya energi terbarukan dan teknologi digital. Indonesia memiliki posisi strategis dalam hal ini, namun tantangannya terletak pada kemampuan untuk tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri hilir yang bernilai tambah tinggi. Tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko tetap berada dalam posisi subordinat dalam rantai pasok global.

    Ketiga, pengembangan teknologi carbon capture berbasis laut menjadi frontier baru dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian dari Woods Hole Oceanographic Institution menunjukkan bahwa laut memiliki kapasitas besar dalam menyerap karbon. Namun, teknologi ini masih berada pada tahap awal dan menghadapi tantangan besar, baik dari sisi biaya, teknologi, maupun regulasi internasional. Dalam hal ini, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatannya tidak sekadar sebagai lokasi implementasi, tetapi juga sebagai bagian dari pengembang teknologi.

    Keempat, kerja sama dalam bidang STEM dengan lembaga seperti NASA menunjukkan bahwa masa depan energi sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Energi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan inovasi, riset, dan kapasitas sumber daya manusia. Laporan UN Women juga menegaskan pentingnya inklusi dalam sektor STEM untuk meningkatkan kualitas inovasi dan daya saing global.

    Keempat aspek tersebut menunjukkan satu benang merah yang jelas: bahwa keunggulan sumber daya tidak cukup tanpa diiringi oleh penguasaan teknologi, kebijakan yang tepat, serta kualitas sumber daya manusia yang unggul.

    Dengan demikian, Indonesia saat ini berada di sebuah persimpangan strategis. Di satu sisi, peluang untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global terbuka lebar. Namun di sisi lain, tanpa strategi yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia berisiko tetap berada dalam posisi sebagai pemasok sumber daya bagi negara lain.

    Pada akhirnya, masa depan Indonesia dalam peta energi global tidak akan ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan dalam mengelola dan mentransformasikan potensi tersebut. Indonesia harus mampu menyeimbangkan pembangunan sumber daya manusia, penguatan riset dan teknologi, serta pembenahan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada nilai tambah. Tanpa keseimbangan tersebut, transisi energi hanya akan menjadi babak baru dari ketergantungan lama. Namun, jika dikelola dengan tepat, Indonesia tidak hanya dapat keluar dari jebakan sebagai pemasok, tetapi juga tampil sebagai main player yang menentukan arah masa depan energi dunia.

Penulis: Dias Alfa Rizky

MBG: KETIKA KEPEDULIAN NEGARA BERTEMU TANTANGAN SISTEMIK

 

Dalam beberapa waktu terakhir, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan di ruang publik. Di satu sisi, program ini menghadirkan harapan besar, terutama bagi masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses terhadap makanan bergizi masih menjadi persoalan nyata, dan kehadiran program seperti ini secara langsung menyentuh kebutuhan dasar yang sering kali terabaikan. Dalam konteks tersebut, MBG dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara yang berupaya menjawab masalah struktural yang telah berlangsung lama.

Namun, di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan secara kritis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan, potensi kebocoran dalam pelaksanaan, serta efektivitas jangka panjang menjadi isu yang terus mengiringi pembahasan program ini. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program berskala besar sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi, baik dari sisi tata kelola maupun pengawasan. Oleh karena itu, kritik yang muncul seharusnya tidak langsung dipandang sebagai penolakan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Dalam posisi ini, menjadi penting untuk tidak terburu-buru mengambil sikap yang terlalu condong ke satu sisi. Mendukung tanpa mempertanyakan berisiko mengabaikan potensi masalah, sementara menolak tanpa mempertimbangkan manfaatnya dapat menutup peluang perbaikan yang sebenarnya dibutuhkan. Justru, dengan membuka ruang untuk melihat dari berbagai sudut pandang, kita dapat memahami bahwa kebijakan publik tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ada kompleksitas yang menuntut kehati-hatian, sekaligus keterbukaan dalam menilai.

Lebih jauh lagi, jika dilihat dari perspektif sosial, MBG berpotensi memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi kesehatan maupun kemampuan belajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Dari sudut pandang ini, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi sosial yang hasilnya mungkin baru terlihat beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukungnya. Tantangan implementasi seperti distribusi yang merata, kualitas makanan yang terjaga, serta koordinasi antar pihak menjadi faktor krusial. Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang beragam tentu menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan program ini berjalan optimal di setiap daerah. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten, bukan tidak mungkin terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan yang justru bertolak belakang dengan tujuan awal program.

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. MBG memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi lokal jika melibatkan pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM. Pendekatan yang berbasis komunitas dapat menciptakan efek berantai yang positif, di mana program sosial tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi di tingkat bawah. Namun, potensi ini bisa tidak tercapai jika pengelolaan program terlalu terpusat atau tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat lokal.

Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan. Dalam program dengan skala besar, kepercayaan publik menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa transparansi yang memadai, akan sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah program berjalan sesuai dengan tujuan atau justru menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Dengan adanya keterbukaan informasi, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik dapat terjaga.

Selain pengawasan dari luar, penting juga adanya evaluasi berkala dari dalam sistem itu sendiri. Program seperti MBG seharusnya tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian sehingga program dapat tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Tanpa evaluasi yang serius, program berisiko berjalan sekadar sebagai rutinitas tanpa memberikan dampak yang signifikan.

Pada akhirnya, melihat MBG hanya dari satu sudut pandang akan membuat kita kehilangan gambaran utuh dari kebijakan ini. Program ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat nyata, namun juga membawa tantangan yang tidak kecil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sikap yang paling bijak bukanlah sekadar mendukung atau menolak, melainkan terus mengawal dan mengkritisi secara konstruktif. Kritik yang disampaikan dengan tujuan perbaikan justru menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai harapan.

Sebagai kesimpulan, MBG dapat dipahami sebagai langkah ambisius yang mencoba menjawab persoalan mendasar dalam masyarakat, khususnya terkait akses terhadap gizi yang layak. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan, tetapi juga oleh kualitas implementasi, transparansi, serta integritas dalam pengelolaannya. Program ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang, namun juga dapat menjadi beban jika tidak dijalankan dengan baik.

Sebagai saran, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan secara transparan, akuntabel, dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat lokal. Selain itu, penting untuk membangun sistem pengawasan yang kuat serta melakukan evaluasi secara berkala agar program dapat terus diperbaiki. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas sekaligus mitra kritis yang tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi kebijakan yang baik secara konsep, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Penulis: Bagus Dikha Sabrillano

Andrie Yunus: Demokrasi Tercekik dalam Bayang Pembungkaman Kritik Publik.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia mencerminkan persoalan yang lebih dalam: relasi kuasa, akuntabilitas aparat, dan rapuhnya transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketika fakta mulai mengarah pada keterlibatan oknum dari Tentara Nasional Indonesia, publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar apakah hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu? 

Penetapan sejumlah prajurit sebagai tersangka oleh Polisi Militer menandai perkembangan penting. Namun, alih-alih meredakan kekhawatiran, langkah ini justru memunculkan pertanyaan baru. Penanganan yang kini berada dalam mekanisme internal militer kerap dipandang oleh masyarakat sipil sebagai ruang yang kurang transparan dibanding peradilan umum. Kritik semacam ini bukan hal baru. Dalam berbagai kasus sebelumnya, peradilan militer sering disorot karena minimnya akses publik terhadap proses hukum, sehingga sulit memastikan apakah keadilan benar-benar ditegakkan secara terbuka. 

Di sisi lain, muncul pula temuan dari kelompok masyarakat sipil yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang telah ditetapkan secara resmi. Meski temuan ini masih perlu dibuktikan dalam proses hukum, keberadaannya cukup untuk memunculkan kekhawatiran bahwa penanganan kasus berpotensi berhenti pada pelaku lapangan semata. Kekhawatiran ini menjadi relevan, terutama dalam kasus dengan pola serangan yang terindikasi tidak spontan. 

Modus operandi yang digunakan melibatkan lebih dari satu pelaku, penggunaan kendaraan berbeda, serta upaya menghilangkan jejak menunjukkan adanya tingkat perencanaan tertentu. Fakta ini membuka ruang pertanyaan yang lebih luas: apakah tindakan tersebut berdiri sendiri, atau merupakan bagian dari skema yang lebih terorganisir? Hingga kini, publik belum mendapatkan jawaban yang memadai. Dalam konteks penegakan hukum, ketidakjelasan seperti ini bukan hanya soal teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap keseriusan aparat dalam mengungkap seluruh kebenaran.

Keterbatasan informasi yang disampaikan kepada publik menjadi persoalan tersendiri. Dalam negara hukum yang demokratis, transparansi bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama. Tanpa keterbukaan, proses hukum berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Publik berhak mengetahui sejauh mana penyelidikan berjalan, bagaimana konstruksi perkara dibangun, dan apakah upaya untuk menelusuri kemungkinan aktor intelektual benar-benar dilakukan secara serius.

Pengunduran diri seorang pejabat tinggi militer di tengah mencuatnya kasus ini juga menambah kompleksitas situasi. Langkah tersebut oleh sebagian pihak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun demikian, tanggung jawab institusional tidak berhenti pada aspek simbolik. Ia seharusnya diikuti dengan komitmen untuk membuka seluruh proses secara transparan dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat baik di tingkat pelaksana maupun pengambil keputusan diproses secara adil.

Persoalan mendasar dalam konteks ini adalah potensi konflik kepentingan. Ketika sebuah institusi menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri, muncul pertanyaan mengenai independensi proses tersebut. Dalam teori hukum modern, prinsip ketidak berpihakan menjadi fondasi utama keadilan. Namun dalam praktiknya, mekanisme internal berisiko dipengaruhi oleh kepentingan menjaga citra institusi. Karena itu, dorongan dari berbagai kalangan agar kasus ini diproses melalui mekanisme peradilan umum menjadi wajar. Bukan semata-mata karena ketidakpercayaan, tetapi karena kebutuhan akan sistem yang memungkinkan pengawasan publik yang lebih luas dan independen.

Lebih jauh, kasus ini juga membawa implikasi serius terhadap kondisi kebebasan sipil di Indonesia. Serangan terhadap aktivis seperti Andrie Yunus berpotensi menciptakan efek jera bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik. Dalam berbagai studi mengenai demokrasi, kondisi semacam ini dikenal sebagai “chilling effect”, di mana individu memilih untuk diam karena takut terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi. Jika situasi ini dibiarkan, maka ruang publik akan dipenuhi oleh ketakutan, bukan oleh pertukaran gagasan yang sehat.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk aktivis dan pembela HAM, mendapatkan perlindungan yang memadai. Ketika perlindungan tersebut dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Tanpa jaminan keamanan, kebebasan berpendapat hanya akan menjadi konsep normatif yang kosong, tidak memiliki makna dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks evaluasi, penanganan kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membenahi relasi antara mekanisme peradilan militer dan prinsip supremasi hukum sipil. Sistem yang ada saat ini masih menyisakan ruang abu-abu ketika pelanggaran serius terhadap warga sipil melibatkan aparat militer. Tanpa reformasi yang jelas, potensi konflik kepentingan akan terus berulang di masa depan.

Karena itu, ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan. Pertama, memastikan adanya keterbukaan informasi secara berkala kepada publik mengenai perkembangan kasus. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua, membuka kemungkinan pelibatan mekanisme peradilan umum, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran berat terhadap warga sipil. Ketiga, memperkuat pengawasan eksternal, baik melalui lembaga independen maupun partisipasi masyarakat sipil, agar proses hukum tidak berjalan dalam ruang tertutup. Keempat, negara perlu memberikan jaminan perlindungan yang lebih konkret bagi aktivis dan pembela HAM, termasuk melalui kebijakan preventif yang jelas.

Lebih dari itu, cara negara menangani kasus ini akan menjadi preseden penting ke depan. Jika proses hukum berjalan secara tertutup dan terbatas, maka hal tersebut dapat menjadi contoh buruk bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Sebaliknya, jika negara mampu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka hal itu dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi sinyal bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

Pada akhirnya, kasus ini merupakan ujian bagi komitmen negara terhadap prinsip-prinsip dasar penegakan hukum: transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Apakah proses hukum akan berjalan secara terbuka dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat, atau justru berhenti pada batas yang nyaman bagi institusi tertentu?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik ke depan. Sebab dalam hukum, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan. Tanpa itu, hukum berisiko kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan, dan berubah menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Penulis: Bagus Dikha Sabrillano