Tuntutan yang disuarakan tidak datang dari ruang kosong. Nilai tukar rupiah tertekan, harga kebutuhan pokok naik, dan dua program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disorot tajam karena dianggap sarat masalah. Tuntutan paling sering muncul di hampir setiap titik aksi, dari Bundaran HI hingga Semarang: evaluasi total terhadap kedua program tersebut.
Pertanyaannya bukan apakah kritik itu layak didengar. Kritik itu jelas layak, dan sebagiannya berbasis data yang kuat. Pertanyaannya adalah evaluasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apakah "evaluasi total" yang diserukan di jalanan sungguh berarti audit struktural, atau perlahan bergeser menjadi seruan penghentian yang mengabaikan manfaat nyata yang sudah dirasakan jutaan orang?
Manfaat yang Nyata, Bukan Klaim Kosong
Sebelum membahas masalahnya, penting untuk menempatkan manfaat MBG secara proporsional. Program ini bukan sekadar proyek mercusuar. Studi evaluasi di lapangan menunjukkan program makan gratis di sekolah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap status gizi siswa sekolah dasar, ditandai dengan peningkatan indeks massa tubuh dan penurunan prevalensi anemia.
Secara skala, MBG telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat melalui puluhan ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh provinsi, sekaligus melibatkan puluhan ribu UMKM dan pemasok lokal sebagai bagian dari ekosistemnya. Survei publik turut mengonfirmasi penerimaan yang tinggi: tujuh dari sepuluh responden mengaku puas terhadap program ini.
KDMP punya cerita serupa dari sisi ambisi: pemerintah membangun puluhan ribu badan hukum koperasi desa dalam waktu kurang dari setahun, sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah kebijakan ekonomi desa di Indonesia. Gagasan dasarnya menciptakan mesin ekonomi baru di tingkat desa, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat akses pembiayaan warga adalah respons yang relevan terhadap persoalan struktural yang memang sudah lama mengakar di desa-desa Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat kecil, program-program ini bukan abstraksi kebijakan. Mereka adalah makanan tambahan untuk anak yang sebelumnya kekurangan gizi, atau akses modal yang sebelumnya tidak ada. Menutup mata terhadap manfaat ini sama berbahayanya dengan menutup mata terhadap masalah tata kelolanya.
Masalahnya Bukan Konsep, Tapi Eksekusi
Di sinilah letak nuansa yang sering hilang dalam riuhnya orasi jalanan. Ketika ditelusuri lebih dalam, masalah yang membayangi MBG dan KDMP hampir seluruhnya berakar pada eksekusi, bukan gagasan dasarnya.
Untuk MBG, riset independen menemukan program ini diluncurkan tanpa fondasi regulasi dan kelembagaan yang cukup matang sejak awal, sehingga rentan terhadap masalah koordinasi, akuntabilitas, dan keselamatan penerima manfaat. Praktik monopolistik dalam pengelolaan dapur, rendahnya pelibatan UMKM, dan persoalan ketenagakerjaan menjadi temuan konkret.
Insiden keracunan massal termasuk ratusan pelajar di Grobogan yang harus dirawat inap bukan kegagalan konsep "memberi makan anak sekolah", melainkan kegagalan standar keamanan pangan dan pengawasan rantai distribusi. Kasus korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional memperkuat kesimpulan ini: masalahnya ada di kelembagaan yang mengelola program, bukan pada niat memberi gizi gratis itu sendiri.
KDMP menunjukkan pola yang sama, hanya dengan wajah berbeda. Di sejumlah desa, bangunan koperasi sudah berdiri lengkap dengan pengurus dan anggotanya, tetapi belum beroperasi karena kepala desa sendiri tidak tahu jenis usaha apa yang akan dijalankan mereka masih menunggu arahan dari pusat.
Ini adalah gambaran tepat dari kritik yang juga disuarakan mahasiswa di Semarang: koperasi semestinya tumbuh dari, oleh, dan untuk anggotanya, bukan digerakkan secara top-down dari atas.
Itu kritik terhadap pendekatan pelaksanaan, bukan terhadap manfaat ekonomi yang ingin dicapai koperasi itu sendiri.
Respons Pemerintah: Koreksi, Bukan Pembiaran
Adil untuk dicatat bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sudah bergerak ke arah koreksi struktural, bukan mempertahankan status quo. Anggaran MBG 2026 dipangkas dari rencana Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dengan pergeseran fokus dari mengejar penambahan dapur baru secara masif ke prioritas penyaluran manfaat ke wilayah terpencil dan peningkatan kualitas dapur yang sudah berjalan.
Tiga pimpinan Badan Gizi Nasional dicopot dan diganti kepemimpinan baru. Kejaksaan Agung pun didesak peneliti antikorupsi untuk menelusuri aliran dana hingga ke level satuan pelayanan terkecil bukan berhenti di petinggi pusat saja. Ini menunjukkan ruang evaluasi yang diminta mahasiswa sebenarnya sedang berjalan, meski barangkali belum secepat atau seterbuka yang diharapkan publik.
Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan bukan apakah MBG dan KDMP harus dihentikan? melainkan "apakah manfaat yang dihasilkan keduanya lebih besar daripada biaya, risiko, dan masalah tata kelola yang masih berlangsung dan apakah proses koreksi yang sedang berjalan sudah cukup cepat dan transparan?"
Jalan Tengah yang Sebenarnya Sudah Tersedia
Menariknya, jika dicermati teks tuntutan resmi berbagai organisasi mahasiswa, sebagian besar sebenarnya sudah mengarah ke jalan tengah ini. Kata-kata yang dipakai konsisten: evaluasi menyeluruh, tinjau ulang sasaran program, evaluasi total bukan bubarkan selamanya.
Ini adalah sikap yang matang dan proporsional, sejalan dengan prinsip dasar kebijakan publik: program besar yang baru berjalan satu hingga dua tahun wajar menghadapi masalah pertumbuhan, dan tugas pengawasan publik adalah memperbaikinya, bukan membatalkan manfaatnya begitu saja.
Risiko sesungguhnya justru muncul ketika tuntutan yang presisi ini terdistorsi dalam framing media dan narasi jalanan menjadi sekadar "tolak MBG" atau "bubarkan KDMP" penyederhanaan yang berisiko mengabaikan manfaat riil yang sudah dirasakan jutaan keluarga, terutama di kalangan masyarakat kecil yang paling membutuhkan intervensi semacam ini.
Gerakan mahasiswa punya peran historis penting sebagai pengawas kekuasaan di Indonesia, dan peran itu tetap relevan hari ini. Tapi kekuatan sebuah gerakan kritis justru terletak pada ketelitiannya membedakan dua hal: mana yang rusak karena konsepnya keliru, dan mana yang rusak karena pelaksanaannya buruk. MBG dan KDMP, berdasarkan bukti yang ada saat ini, jauh lebih tepat masuk kategori kedua.
Mengoreksi tata kelola adalah perjuangan yang lebih sulit, lebih teknis, dan kurang menarik bagi sorakan massa dibanding seruan "hentikan" tapi itulah perjuangan yang sesungguhnya akan menyelamatkan manfaat program ini bagi mereka yang paling membutuhkannya.
PENULIS: BAGUS DIKHA SABRILLANO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar