"Gizi Tanpa Literasi: Menimbang Risiko Ketergantungan dalam Kebijakan Publik"

Pendahuluan

Ada sebuah rumus sederhana yang selama puluhan tahun dipegang teguh oleh negara-negara yang berhasil keluar dari kemiskinan struktural: pendidikan adalah kunci. Bukan bantuan tunai, bukan pula program bantuan bersifat kedermawanan yang berjangka pendek, melainkan akses yang konsisten terhadap buku, guru, dan ruang belajar yang layak. Ketika akses itu mulai terputus sekecil apa pun bentuknya sesederhana berhentinya pengiriman buku ke desa di pelosok Papua atau Nusa Tenggara Timur yang terancam bukan sekadar satu program, melainkan proyeksi masa depan satu generasi. 

Menelisik dua gejala yang jika dibiarkan berjalan tanpa koreksi, berpotensi mengubah wajah bangsa ini secara mendasar: terhentinya distribusi buku gratis ke daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) akibat pemangkasan anggaran, dan pertanyaan yang lebih dalam tentang apakah program-program bantuan populer seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menanamkan mentalitas ketergantungan pada negara, alih-alih membekali anak-anak dengan kemandirian yang seharusnya lahir dari pendidikan. 

ketika Buku Berhenti Sampai ke Daerah 3T

Fakta di lapangan cukup telak. Kepala Perpustakaan Nasional mengumumkan penghentian total program distribusi buku gratis ke seluruh daerah, setelah anggaran lembaga itu dipangkas hampir 50%, dari sekitar Rp721 miliar menjadi hanya Rp377,9 miliar. Program yang dihentikan bukan program kecil; selama ini Perpusnas rutin mengirimkan bantuan bacaan ke desa-desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga pusat kesehatan masyarakat, dan mendapat sambutan publik yang sangat positif.

Kini distribusi itu terhenti, dan bersamaan dengannya, dana khusus untuk pembangunan serta renovasi gedung perpustakaan di berbagai daerah pun ikut ditangguhkan. Yang paling dikorbankan bukan sekadar satu proyek administratif, melainkan satu-satunya saluran yang selama ini menghubungkan masyarakat di pelosok dengan dunia pengetahuan. 

Bangsa Macam Apa yang Kita Wariskan? 

Jika tren ini berlanjut, konsekuensinya tidak akan berhenti pada statistik minat baca yang rendah. Ketimpangan akses pendidikan yang dibiarkan mengendap akan mengeras menjadi ketimpangan struktural: anak-anak di daerah terpencil bukan hanya tertinggal secara akademis, tetapi juga kehilangan alat paling mendasar untuk berpikir kritis dan menegosiasikan masa depan mereka sendiri. Padahal, sejarah pembangunan manusia di berbagai negara menunjukkan pola yang konsisten: kemiskinan antargenerasi hanya benar-benar terputus ketika anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu, bukan sekadar mendapatkan bantuan yang menopang hidup dari hari ke hari.

Ketika anggaran literasi dan buku dipotong demi menutup defisit fiskal atau membiayai program lain, negara sesungguhnya sedang membuat taruhan besar: bahwa manfaat jangka pendek dari efisiensi anggaran akan lebih besar daripada kerugian jangka panjang dari generasi yang tumbuh tanpa akses memadai terhadap pengetahuan. Ini adalah taruhan yang sangat berisiko, karena kerugian pendidikan yang hilang hari ini tidak bisa dibeli kembali sepuluh tahun mendatang berbeda dengan infrastruktur fisik yang bisa dibangun kapan saja selama ada dana.

MBG dan Jebakan Ketergantungan: Kenyang Tapi Tidak Berdaya

Persoalan kedua lebih halus tetapi tidak kalah mendasar. Program Makan Bergizi Gratis memang lahir dari niat yang mulia dan telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Namun, sejumlah akademisi mulai mempertanyakan implikasi jangka panjangnya terhadap mentalitas masyarakat. Seorang akademisi Universitas Indonesia secara terbuka mengingatkan bahwa program bantuan langsung seperti ini, jika tidak dirancang dengan tepat, bisa memengaruhi mentalitas masyarakat. Kebijakan sosial semestinya mendorong produktivitas dan kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan, karena bantuan harus bersifat memberdayakan, bukan membuat masyarakat pasif. 

Kritik yang lebih filosofis datang dari kalangan yang menyandingkan MBG dengan kerangka pembangunan manusia ala Amartya Sen, yang dikenal luas sebagai capability approach. Pembangunan manusia menuntut lebih dari sekadar perut yang kenyang; ia menuntut guru yang sejahtera, sekolah yang layak, dan ruang pembentukan manusia yang kritis, mandiri, dan bebas. Ketika kesejahteraan lebih diukur dari seberapa banyak piring yang terisi ketimbang seberapa kuat fondasi pendidikan yang dibangun, ada risiko struktural yang tersembunyi: negara cenderung memposisikan warganya sebagai objek penerima bantuan, bukan sebagai subjek pembangunan. Dengan kata lain, anak-anak dan keluarga berisiko dilatih untuk menunggu uluran negara, bukan dibekali alat pendidikan yang berkualitas, literasi, serta keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan atas kemampuan sendiri.

Ironinya menjadi lebih tajam ketika dua fenomena ini disandingkan. Di satu sisi, anggaran untuk distribusi buku dan penguatan literasi instrumen paling murni dari pemberdayaan jangka Panjang dipangkas hingga setengahnya. Di sisi lain, program bantuan konsumtif yang habis begitu saja setelah dimakan terus diperluas dengan anggaran yang jauh lebih besar. Ini menciptakan struktur insentif kebijakan yang, disadari atau tidak, lebih mengutamakan solusi yang terlihat dan populer secara politik dibanding investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa satu dekade kemudian. Padahal, yang terakhir inilah yang secara historis benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan.

Perspektif Lain yang Perlu Dipertimbangkan

Meski demikian, penting untuk menempatkan argumen di atas dalam konteks yang lebih luas dan tidak menyederhanakannya sebagai sebab-akibat tunggal. Pendukung kebijakan efisiensi menekankan bahwa dana yang dipangkas dari satu pos tidak hilang, melainkan direalokasikan ke program prioritas lain, termasuk revitalisasi puluhan ribu sekolah dan alokasi gaji guru yang menurut pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah pada 2026.

Sebagian pihak yang mendukung program MBG juga menunjukkan bahwa asupan gizi yang cukup berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi dan capaian akademik siswa, sehingga program ini bisa dilihat sebagai pelengkap pendidikan, bukan penggantinya asalkan diimbangi edukasi gizi dan partisipasi aktif keluarga agar tidak melahirkan sikap pasif. Perpusnas sendiri menyatakan penghentian distribusi buku bersifat sementara hingga anggaran kembali mencukupi, bukan penghapusan permanen. Tapi yang perlu di ingat “kapan anggaran itu akan Kembali?”. Sebab bagi seorang anak di daerah terpencil, menanti anggaran 'kembali normal' berarti melewatkan masa-masa paling krusial dalam pembentukan kecerdasan mereka sebuah kerugian waktu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh revisi APBN mana pun.

Kesimpulan

Namun demikian, ketegangan yang tersisa tetap nyata dan pantas menjadi keresahan bersama ketika anggaran untuk buku, perpustakaan, dan literasi fondasi paling dasar dari pendidikan yang membebaskan harus dikorbankan lebih dulu dibanding proyek-proyek lain yang jauh lebih mahal dan kurang mendesak, itu adalah sinyal tentang ke mana arah prioritas sesungguhnya berjalan.

Dan ketika bantuan sosial dirancang tanpa disertai penguatan pendidikan dan kemandirian, negara berisiko membesarkan generasi yang terbiasa menengadahkan tangan, bukan generasi yang percaya diri membangun masa depannya sendiri. Sejarah mengajarkan bahwa kemiskinan yang benar-benar terputus adalah kemiskinan yang dilawan dengan pengetahuan bukan sekadar dengan perut yang kenyang untuk sementara waktu"Gizi Tanpa Literasi: Menimbang Risiko Ketergantungan dalam Kebijakan Publik"

Penulis: Andani Sapa Amanda-HES 25